Warung Pakde

APBD untuk Rakyat

Sudah saatnya kita mendorong proses demokratisasi partisipatoris, khususnya di Jawa Timur, sebagai gerakan sosial baru. Mengembangkan politik aktivisme masyarakat dan organisasi-organisasi non pemerintah, khususnya pada aras politik lokal dalam ruang otonomi, di mana berbagai macam entitas masyarakat di akar rumput, para pelaku pasar, dan birokrasi pemerintah daerah terlibat dalam gerakan yang memperkuat satu sama lain untuk memproduksi semua hal yang baik bagi semua orang.

Dalam perspektif seperti ini, semua wacana dan praktik pembangunan selayaknya bersifat polisentris dengan membangun kepercayaan, bahwa kegiatan kelompok-kelompok masyarakat di tingkat lokal dan akar rumput memiliki kemampuan menyelesaikan daftar masalah yang terus berkembang yang mereka hadapi. Kita selayaknya berasumsi, wacana peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam sistem yang demokratis partisipatoris akan memberi ruang kondusif bagi kerja sama lokal dalam semangat good governance antara birokrasi, institusi publik, dan masyarakat, sekaligus membangun relasi saling memperkuat antara lembaga lembaga pemerintah daerah otonomi, istitusi publik lokal, dan asosiasi-asosiasi masyarakat di akar rumput yang kondusif demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, mengembangkan sistem pendidikan yang murah dan bermutu, membangun institusi pelayanan kesehatan yang memadai. Pendeknya, demi memberantas kemiskinan.

Dalam konteks pemahaman demokrasi partisipatoris sedemikian itulah konsep “APBD untuk Rakyat” menjadi relevan sebagai kebijakan pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur. Suatu konsep pembangunan yang berpihak pada rakyat (pro-poor), dengan memberi penekanan prioritas pada program pendidikan yang murah dan bermutu demi peningkatan sumber daya manusia. Program peningkatan produktivitas dan kualitas sumberdaya daya manusia dan perluasan lapangan kerja, terutama di sektor pertanian, di mana sebagian besar masyarakat miskin Jawa Timur berada.

“APBD untuk Rakyat” adalah paradigma pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat (people centered development approach) dan mengedepankan keberpihakan pada masyarakat miskin, kaum termarginalisai, dan mereka para petani dan nelayan-miskin yang berdiam di pedesaan, pesisir, maupun daerah terpencil. “APBD untuk Rakyat” bukan slogan atau sekedar janji politik, tapi harus menjadi komitmen Gubernur Jawa Timur mendatang, sebab selain merupakan amanat undang-undang, sudah selayaknya pembangunan yang pro-rakyat menjadi komitmen gubernur yang visioner, yang sadar bahwa pemberdayaan rakyat dalam konteks otonomi adalah keharusan demokrasi politik partisipatoris.

Kita akan membangun aliansi dengan kekuatan rakyat dan berbagai asosiasi pro-demokrasi di akar rumput dan aras lokal. Aliansi dengan asosiasi kepala desa, sekretaris desa, Badan Perwakilan Desa, aliansi dengan para relawan peduli kemiskinan, aliansi dengan jaringan pondok pesantren, aliansi dengan kelompok pemberdayaan perempuan, aliansi dengan berbagai kelompok dan organisasi pemuda, serta lembaga swadaya masyarakat pro-demokrasi, dan lainya yang memiliki kepedulian mendukung upaya pemberdayaan secara demokratis otonomi desa, di mana sebagian terbesar rakyat rakyat berada. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, akuntabel, transparan, sebagai keharusan dalam program “APBD untuk Rakyat” yang dibingkai dalam semangat demokrasi partisipatoris, di mana tidak ada kebijakan peningkatan kesejateraan rakyat tanpa mengajak bicara ”calon korban” kebijakan tersebut.

“APBD untuk Rakyat” adalah paradigma pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat (people centered development approach) dan mengedepankan keberpihakan pada masyarakat miskin, kaum termarginalisai, dan mereka para petani dan nelayan-miskin yang berdiam di pedesaan, pesisir, maupun daerah terpencil. “APBD untuk Rakyat” bukan slogan atau sekedar janji politik, tapi harus menjadi komitmen Gubernur Jawa Timur mendatang, sebab selain merupakan amanat undang-undang, sudah selayaknya pembangunan yang pro-rakyat menjadi komitmen gubernur yang visioner, yang sadar bahwa pemberdayaan rakyat dalam konteks otonomi adalah keharusan demokrasi politik partisipatoris.

bersambung ke Menumbuhkan Political Trust Rakyat Jawa Timur.

The Short URL of this blog posting is

410 Gone


nginx
"> 410 Gone

410 Gone


nginx

One thought on “APBD untuk Rakyat

  1. Iskandar Dinata

    Program Jalin Kesra adalah merupakan program Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang pada tahap awal perencanaan menitik beratkan pada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebagai sasaran. Secara umum, tujuan Jalin Kesra adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan di wilayah Provinsi Jawa Timur berdasarkan keinginan yang diharapkan oleh masyarakat yang tergolong sangat miskin.

    Program Jalin kesra tersebut merupakan program yang telah dijanjikan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Pasangan calon Wakil Gubernur Jawa Timur pada Pilgub tahun 2008 yang lalu, janji politik tersebut baru dapat direalisasikan sejak tahun 2010 sampai sekarang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>